Samarinda - Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Setdaprov Kaltim) mengadakan kegiatan Sosialisasi dan Market Sounding Percontohan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berkelanjutan untuk Provinsi Kalimantan Timur.

Acara tersebut berlangsung di Harris Hotel Samarinda, Selasa (16/7/2024).

Acara kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Pj. Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Hadir pula Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, serta Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP, Dwi Wahyuni Kartianingsih.

Dalam sambutannya, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Kaltim, Buyung Dodi Gunawan menyampaikan laporan berkenaan kegiatan yaitu Peserta kegiatan Sosialisasi dan Market Sounding Pengadaan Berkelanjutan merupakan Kementerian dan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta asosiasi dan perusahaan yang memproduksi barang-barang eco-label, hemat energi dan ramah lingkungan.

Tujuan pelaksanaan kegiatan  adalah untuk mensosialisasikan percontohan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang berkelanjutan (Sustainable Public Procurement / SPP dan/atau Green Public Procurement / GPP) kepada Perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Timur, Dan sekaligus penandatanganan komitmen Pemerintah Kalimantan Timur untuk mendukung dan melakukan percontohan PBJ Pemerintah yang berkelanjutan oleh Bapak Pj. Gubernur.

Rencana komitmen percontohan PBJ yang berkelanjutan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp.4,8 Milyar, yang rencananya akan dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan produk-produk yang dijadikan percontohan adalah Kertas, Lampu dan AC.

Pada kesempatan tersebut Pj. Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik menyoroti
terkait barang dan jasa kita berharap kalo barang-barang yang bermanfaat bagi OPD-OPD terkait masing-masing tidak hanya itu saja saya meminta barang dan jasa itu berorientasi kepada ramah lingkungan contoh sekarang kita mendorong barang dan jasa UMKM.

Sekarang pandangan saya rata-rata UMKM itu menggunakan barang tidak ramah lingkungan contoh pelastik, mungkin penting bagi pemerintah provinsi melalui barang dan jasa untuk membuat kebijakan-kebijakan dalam hal itu. (hen/dfa)