Jakarta — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menegaskan pentingnya kepemimpinan digital dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Menurutnya, digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, tetapi kebutuhan mendasar untuk mewujudkan birokrasi yang efisien, adaptif dan mudah diakses masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Sri Wahyuni saat memaparkan perjalanan transformasi digital Kalimantan Timur dalam kegiatan Askompsi Digital Leadership Government Award (ADLGA) 2025 di Gedung Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

“Digital adalah jalan menuju birokrasi yang lebih efisien dan mudah diakses,” ujarnya.

Sri Wahyuni menyampaikan bahwa perubahan pola pikir ASN merupakan dasar dari seluruh proses transformasi digital. Berbagai pelatihan seperti GCIO dan digital leadership terus dilakukan untuk membangun aparatur yang lebih adaptif dan memahami peran strategis teknologi.

“Mindset digital harus terbentuk terlebih dahulu sebelum bicara sistem dan aplikasi,” katanya.

Lebih lanjut Ia jelaskan bahwa Pemprov Kaltim terus memperkuat ekosistem digital melalui penyederhanaan proses bisnis, verifikasi layanan, hingga penyusunan arsitektur aplikasi dan data yang terintegrasi. Komitmen tersebut diikuti konsolidasi SPBE dan peningkatan kualitas tata kelola digital di seluruh perangkat daerah.

“Ekosistem digital yang kuat dibangun dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten,” jelasnya.

Peningkatan Indeks SPBE Kaltim yang mencapai skor 4,30 pada 2025 disebut sebagai bukti bahwa digital leadership telah memberikan dampak signifikan. Ia menilai kemajuan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mendorong transformasi. Dalam paparannya, ia juga menekankan pentingnya kebijakan berbasis data melalui pendekatan Smart Data, Smart Policy.

“Data yang valid, katanya, sangat menentukan kualitas keputusan pemerintah, terutama pada isu kemiskinan, stunting, dan penguatan ekonomi. Data adalah dasar kebijakan yang tepat dan efektif,” ucap Sri.

Menutup paparanya, Sri Wahyuni menegaskan bahwa kepemimpinan digital adalah kunci untuk mewujudkan birokrasi yang responsif dan berdaya saing. Ia berharap komitmen ini terus diperkuat agar pemerintahan semakin efisien.


“Dengan digital leadership, kita dapat membawa pelayanan publik menuju standar yang lebih baik,” pungkasnya. (cht/pt)