Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas'ud (Harum), secara resmi mengukuhkan Edy Suharto sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim. Pengukuhan ini berlangsung di Pendopo Odah Etam, Senin (30/6/2025)

Edy Suharto menggantikan pejabat sebelumnya, Felix Joni Darjoko, yang kini mengemban tugas sebagai Direktur Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan Deputi Akuntan Negara.

Gubernur Harum dalam sambutannya menekankan pentingnya bersinergi dan berakselerasi bersama dalam melaksanakan pengawasan keuangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.

"Kita pastikan tidak ada penyalahgunaan, baik itu kewenangan maupun penggunaan anggaran yang salah," tegas Gubernur.

Ia menambahkan bahwa tujuan utama pengawasan adalah memastikan anggaran tetap sasaran, tepat guna, transparan, dan akuntabel.

Lebih lanjut, Gubernur Harum menyatakan bahwa BPKP bukan hanya sekadar auditor, tetapi merupakan mitra strategis dalam pengawasan keuangan pembangunan Provinsi Kaltim.

"Mari bersama-sama bersinergi agar pembangunan ini bisa berakselerasi langsung dan dapat dirasakan manfaatnya di seluruh Kaltim," ajak Gubernur

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Aryanto Wibowo, menyoroti bahwa korupsi adalah musuh bersama yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat dan menghambat tujuan pembangunan.

Namun, Aryanto mengapresiasi komitmen Pemerintah Daerah di Kaltim yang telah menunjukkan keseriusan dalam mengembangkan strategi pengendalian kecurangan.

Ia juga memaparkan kontribusi signifikan BPKP Kaltim dalam penyelamatan keuangan daerah. Sepanjang tahun 2024, BPKP Kaltim telah berkontribusi terhadap penyelamatan keuangan daerah sebesar Rp 72,56 miliar, optimalisasi pendapatan hasil daerah sebesar Rp 34,8 miliar, dan efisiensi pengeluaran daerah sebesar Rp 1,42 triliun.

Kontribusi positif ini berlanjut di tahun 2025, dengan optimalisasi pendapatan hasil daerah sebesar Rp 2,33 miliar dan efisiensi pengeluaran daerah sebesar Rp 11,9 miliar.

Aryanto Wibowo menegaskan bahwa BPKP berkomitmen dan siap mendukung pembangunan di Kaltim, termasuk mengawal program-program Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim seperti Gratispol dan Jospol. 

Tampak hadir Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni, Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah Kaltim serta pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim. (Prb/ty).

foto : teguh