Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong percepatan digitalisasi daerah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Ruang Maratua, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, Kamis (18/12/2025).

Dalam pemaparan yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni disimpulkan bahwa pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah 2025–2027 pada tahun pertama menunjukkan perkembangan positif. Sebanyak sembilan kabupaten/kota telah menetapkan peta jalan tersebut, sementara Kabupaten Mahakam Ulu masih dalam proses penyelesaian regulasi di Bagian Hukum.

“Capaian ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga. Ke depan, koordinasi lintas sektor dan konsistensi pelaksanaan program pengendalian inflasi akan terus diperkuat agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” terangnya.

Sepanjang tahun 2025, TPID Kalimantan Timur telah melaksanakan berbagai langkah strategis pengendalian harga dan pasokan pangan. Upaya tersebut antara lain melalui 27 kali operasi pasar, Gerakan Pangan Murah sebanyak 493 kali di tingkat provinsi dan 482 kali di tingkat kabupaten/kota, serta pemantauan harga dan stok pangan secara harian di seluruh wilayah.

Dari sisi penguatan pasokan, pemerintah daerah mengembangkan 21 Program Desa Korporasi Ternak (PDKT) yang terdiri atas 15 koperasi sapi dan 6 koperasi kambing. Selain itu, cadangan pangan provinsi juga disalurkan ke daerah rawan, yakni 14.360 ton atau 65.860 karung ke Kabupaten Mahakam Ulu pada musim kering, serta 35.800 ton ke Kabupaten Paser untuk penanganan wilayah rawan pangan dan stunting. Pemerintah juga membangun Rumah Produksi Bersama berupa Pabrik Pakan Ternak di Desa Loa Duri Ilir, Kutai Kartanegara, guna mendukung keberlanjutan sektor peternakan.

Dalam aspek koordinasi dan penguatan kelembagaan, sepanjang tahun ini telah dilaksanakan tiga kali rapat koordinasi dan HLM TPID yang dipimpin Gubernur, serta lima kali kegiatan capacity building TPID. Upaya edukasi kepada masyarakat juga dilakukan melalui kampanye belanja bijak menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idulfitri 2025.

Sementara itu, kinerja ekonomi Kalimantan Timur menunjukkan tren positif. Pada Triwulan III 2025, ekonomi daerah tumbuh 4,26 persen secara year on year (y-on-y) dan 0,88 persen secara quarter to quarter (q-to-q). Adapun tingkat inflasi Kalimantan Timur pada November 2025 tercatat 0,41 persen month to month (m-to-m), 2,28 persen y-on-y, dan 1,96 persen year to date (y-to-d).

Kepala KPw BI Kaltim, Budi Widihartanto dalam paparannya menyampaikan bahwa komoditas utama penyumbang inflasi antara lain beras, ikan layang atau benggol, sigaret kretek mesin, serta nasi dengan lauk. Di sisi lain, beberapa komoditas seperti angkutan udara dan sabun detergen bubuk tercatat memberikan andil deflasi.

“Pengendalian inflasi perlu dilakukan secara berimbang melalui penguatan pasokan, kelancaran distribusi, dan pengelolaan ekspektasi masyarakat. Sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah daerah menjadi kunci untuk menjaga inflasi tetap terkendali,” ujarnya.

Selain pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi daerah juga menjadi perhatian dalam forum tersebut. Kalimantan Timur mencatat prestasi pada TPID Award dan Championship TP2DD 2025 di kawasan Kalimantan, dengan Provinsi Kalimantan Timur meraih predikat TPID Provinsi Berkinerja Terbaik dan TP2DD Provinsi Terbaik. Capaian tersebut mencerminkan sinergi pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam memperkuat transaksi digital pemerintahan.

Melalui pertemuan ini,  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Bank Indonesia menegaskan komitmen untuk terus menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong digitalisasi sistem pembayaran guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Selain pembahasan pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah, High Level Meeting TPID–TP2DD tersebut juga dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi Mandau Kaltim. Aplikasi ini merupakan sistem Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama yang dirancang untuk memperkuat pemantauan dan pengendalian komoditas strategis di Kalimantan Timur.

mampu meningkatkan akurasi data, mempercepat pengambilan keputusan, serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas utama, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang berkelanjutan.

Saat ini, masih berbasis web, namun ke depan Kehadiran Mandau Kaltim diharapkan mampu dapat diakses melalui aplikasi. Kehadiran sistem ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi data, mempercepat pengambilan keputusan, serta mendukung koordinasi lintas perangkat daerah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas utama. (sef/pt)

Foto : Adding