Kesbangpol Kaltim Gelar Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia, Dorong Penguatan Kehidupan Demokrasi di Daerah

Balikpapan — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim menyelenggarakan Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Ballroom Hotel Jatra Balikpapan, Selasa (21/10/2025).

Kegiatan ini menjadi bagian dari program kerja Kesbangpol Kaltim Tahun 2025, yang bertujuan memperkuat kehidupan demokrasi di daerah. Acara dihadiri oleh unsur perangkat daerah, akademisi, organisasi masyarakat, media, serta tokoh masyarakat.

Kepala Badan Kesbangpol Kaltim, H. Sufian Agus, dalam sambutannya menjelaskan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan instrumen nasional untuk menilai perkembangan dan kualitas demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Penilaian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi.

Whats App Image 2025 10 21 at 12.47.29

“IDI menjadi tolok ukur sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi telah berjalan di daerah. Dengan demikian, kita dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam praktik demokrasi, serta menentukan langkah strategis untuk meningkatkannya,” jelas Sufian.

Ia juga mengungkapkan bahwa pada Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Capaian IDI Tahun 2024 yang digelar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) merilis Nilai IDI Nasional Tahun 2024 sebesar 79,81, naik dari tahun sebelumnya yang berada di angka 79,51.

“Rakor tersebut menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat fondasi demokrasi dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Komitmen pemerintah terhadap IDI bahkan tercermin dengan dimasukkannya indeks ini sebagai indikator penting dalam RPJMN 2025–2029, RPJPN 2025–2045, serta RPJPD 2025–2045,” ujarnya.

Whats App Image 2025 10 21 at 12.47.24 (2)

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan peningkatan indeks demokrasi.

“Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sangat penting agar target pembangunan demokrasi dapat tercapai secara berkelanjutan. Optimalisasi pembangunan demokrasi harus diwujudkan melalui penguatan kebebasan sipil, peningkatan kualitas regulasi, dan partisipasi masyarakat,” terangnya.

Melalui sosialisasi ini, para peserta diharapkan dapat memahami lebih dalam implementasi indeks demokrasi, serta memanfaatkan data dan informasi terkini untuk mengembangkan kehidupan demokrasi di wilayah masing-masing.

“Dengan pemahaman yang baik, kita bisa mengambil langkah strategis dalam meningkatkan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sufian menegaskan bahwa penguatan kehidupan demokrasi tidak dapat dipisahkan dari peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang politik.
“Saya mengajak seluruh peserta untuk saling bertukar pengalaman, berdiskusi, dan bersinergi membangun kapasitas serta pengetahuan di bidang demokrasi. Dengan bekal ini, kita dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.

Sufian juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat, untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

“Mari jadikan hasil IDI sebagai kompas pembangunan politik daerah, agar arah kebijakan kita selalu berpihak pada nilai-nilai demokrasi, keadilan dan kesejahteraan rakyat Kaltim,” ajaknya.

Sementara itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kaltim, Fatimah Waty, menuturkan bahwa kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Kepala Kesbangpol Kaltim H. Sufian Agus, Kepala BPS Provinsi Kaltim Yusniar Julian. dan akademisi Universitas Mulawarman Dr. Budiman.

Adapun sosialisasi ini diselenggarakan dengan tujuan utama diantaraya menyampaikan hasil pengukuran IDI Tahun 2024 kepada seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Timur, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penurunan skor dan peringkat, serta merumuskan langkah tindak lanjut guna peningkatan kualitas demokrasi di tahun-tahun mendatang.

“Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk paparan hasil IDI Tahun 2024, diskusi panel, dan sesi tanya jawab. Diharapkan dari forum ini lahir rekomendasi konstruktif untuk peningkatan kualitas demokrasi di Kalimantan Timur,” tutupnya. (pt)