Samarinda - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, H. Muhammad Faisal, menyatakan bahwa implementasi konsep Smart Province di Kaltim masih dalam tahap pengembangan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Seminar & Workshop bertajuk "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Digital Melalui Smart Province sebagai Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Smart City" yang digelar di Gedung Prof. Masjaya Universitas Mulawarman pada Rabu (28/8/2024).

Faisal menjelaskan bahwa hingga saat ini, konsep smart city baru diterapkan di sekitar 5 (lima) hingga 6 (enam) kabupaten/kota di Kalimantan Timur, karena Batas minimal untuk menjadi smart province salah satunya adalah 80 persen kabupaten/kota sudah memiliki masterplan Smart City.

"Penerapan smart province di Kaltim baru mengarah kesana. Misi kami sekarang adalah bagaimana semua kota di Kalimantan Timur bisa bergerak menuju arah smart city," ujarnya.

Dalam forum tersebut, Faisal juga mendengarkan paparan dari beberapa narasumber lain, termasuk perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang membahas keberhasilan penerapan konsep smart city di beberapa kota di Jawa, seperti di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Meski demikian, Faisal menegaskan bahwa mengadopsi konsep serupa di Kalimantan Timur bukanlah hal yang mudah.

"Bisa kita contoh penerapan yang ada di sana (Jawa), tetapi tidak semudah membalikkan tangan. Ini yang mau saya sampaikan kepada kita semua," tegas Faisal.

Ia kemudian menjelaskan beberapa tantangan yang dihadapi Kalimantan Timur dalam pengembangan infrastruktur untuk mendukung smart province. Dengan luas wilayah mencapai 127.346,92 km², diperlukan upaya ekstra keras untuk membangun infrastruktur, termasuk akses telekomunikasi yang merata hingga ke pelosok daerah.

"Kalau di sana (Jawa) enak, jalannya sudah bagus, infrastruktur oke, semua mudah di sana. Padahal duitnya juga ada dari hasil bumi Kaltim juga itu. Tapi Kaltim, Provinsi yang taat dan patuh kok, jadi manut aja kita," celetuk Faisal yang disambut tepuk tangan dari civitas akademika dan mahasiswa Unmul.

Sejak ditetapkan sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN), Faisal mengungkapkan keyakinannya bahwa ini adalah berkah bagi Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan Timur. IKN diharapkan menjadi simbol pemerataan, identitas nasional, dan pusat gravitasi ekonomi baru yang dapat mengurangi ketidaksetaraan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa.

"Sebelum ditetapkan Kaltim sebagai IKN, saya bersurat mau minta lima tower aja, itu bolak-balik kantor setengah mati ngurusnya. Harus ke sana kemari, tapi setelah jadi IKN lebih dari 50 tower dibangun," jelas Faisal.

Menjelang pemilihan kepala daerah yang semakin dekat, Faisal berharap Gubernur, Wali Kota, dan Bupati yang terpilih memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan daerahnya sebagai Smart City. 

"Misi saya dua sampai tiga tahun ke depan, kota-kota di Kaltim bisa segera menjadi Smart City. Setelah 80 persen Kabupaten/Kota di Kaltim sudah Smart City, saya akan bergerak ke Smart Province," paparnya.

Faisal juga menambahkan bahwa masyarakat digital di Kaltim sudah siap. "Masyarakat sekarang itu menunggu (Pemerintah) yang punya kebijakan, punya kekuatan anggaran, dan sebagainya untuk beralih ke digital demi terwujudnya pelayanan yang lebih baik, praktis, efisien, cepat, dan mudah," pungkasnya mengakhiri sesi pemaparan. (rey/pt)