Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027 di Ruang Rapat Poldas Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Jalan Kesuma Bangsa, Selasa (12/5/2026). 

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 12–13 Mei 2026 tersebut menjadi wadah koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah.

Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni menyampaikan bahwa forum lintas perangkat daerah menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, khususnya percepatan akselerasi ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

“Hari ini kita rapat Renja lintas perangkat daerah terutama untuk pencapaian sasaran, antara lain peningkatan akselerasi ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Kita berharap ada sinergi dan kolaborasi yang baik antar perangkat daerah,” ujarnya.

Sri Wahyuni menjelaskan, dalam upaya akselerasi ekonomi diperlukan desain besar pembangunan yang terintegrasi sehingga setiap perangkat daerah memiliki peran yang jelas sesuai tugas dan fungsinya. Sementara itu, untuk pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah harus berpedoman pada data kemiskinan yang terukur.

“Kita memiliki data kemiskinan dari desil 1 sampai desil 5. Area intervensi utama misalnya berada di desil 1 berdasarkan klaster desa, karena wilayah pedesaan masih banyak terdapat penduduk miskin. Perangkat Daerah lain kemudian menyesuaikan bentuk intervensinya sesuai kewenangan masing-masing,” jelasnya.

Menurutnya, melalui pendekatan tersebut, pengalokasian belanja daerah dapat lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan di Kalimantan Timur.

“Kita ingin lebih terarah dan sinergis dalam mengalokasikan belanja daerah sehingga output-nya benar-benar untuk pengentasan kemiskinan. Area intervensinya jelas, siapa melakukan apa juga terukur,” katanya.

Sri Wahyuni berharap seluruh perangkat daerah tidak lagi berjalan sendiri-sendiri dalam menyusun program kerja, melainkan memiliki tujuan bersama dalam mendukung pembangunan daerah.

“Bukan lagi perangkat daerah memiliki output masing-masing, tetapi bersama-sama berkontribusi mencapai tujuan yang sama, yakni pengentasan kemiskinan. Area intervensinya harus menjadi kesepakatan bersama,” tegasnya.

Melalui forum tersebut diharapkan menghasilkan berita acara kesepakatan hasil forum perangkat daerah yang memuat saran, koreksi, dan masukan dari para pemangku kepentingan terhadap substansi rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

Selain itu, forum lintas perangkat daerah diharapkan mampu memperkuat keterkaitan peran lintas sektor dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara terpadu dan berkelanjutan.

Forum dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim Ahmad Muzakkir, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim Fahmi Prima Laksana, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim Irhan Hukmaidy, Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Ririn Sari Dewi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Puguh Harjanto, Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin, serta perangkat daerah terkait lainnya yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun virtual melalui Zoom Meeting. (rey/pt)