Samarinda - Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan sekitar 17.000 paket logistik untuk penanganan bencana sepanjang tahun ini. Jumlah tersebut relatif sama dengan alokasi pada tahun-tahun sebelumnya dan ditetapkan berdasarkan rata-rata kejadian bencana yang terjadi di Kaltim.

Ketersediaan logistik tersebut merupakan bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib disediakan pemerintah kepada masyarakat.

Pemprov Kaltim, menurut Kepala Dinas Sosial Kaltim Andi Muhammad Ishak, hingga saat ini masih mendapatkan dukungan penuh dalam pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan.

“Alhamdulillah, pemenuhan logistik ini masih terus didukung, karena merupakan bagian dari SPM yang harus disediakan kepada masyarakat. Gubernur juga sangat mendukung pemenuhan kebutuhan ini, sehingga seluruh paket logistik sudah dapat kami siapkan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (17/12/2025)

Selain itu, Pemprov Kaltim juga tetap menjaga ketersediaan buffer stock logistik di tingkat provinsi sebagai langkah antisipasi apabila terjadi bencana hidrometeorologi di kabupaten dan kota lainnya.

Pemerintah berharap kejadian bencana besar seperti yang pernah terjadi di Mahakam Ulu dan Kutai Barat pada tahun-tahun sebelumnya tidak terulang kembali. Pasalnya, penanganan bencana di wilayah tersebut membutuhkan upaya yang cukup berat dan ketersediaan logistik yang besar, sementara stok yang ada kala itu sempat mengalami keterbatasan.

Meski demikian, apabila terjadi kekurangan logistik akibat bencana berskala besar, Pemprov Kaltim masih dapat mengajukan dukungan tambahan dari Pemerintah Pusat.

“Jika stok provinsi tidak mencukupi, kami akan meminta bantuan kepada Kementerian Sosial untuk pemenuhan kebutuhan logistik bagi masyarakat terdampak,” jelasnya.

Dari sisi anggaran, alokasi pembiayaan untuk pemenuhan SPM kebencanaan secara keseluruhan berada pada kisaran Rp6–7 miliar per tahun. Besaran anggaran tersebut relatif sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Alhamdulillah, pemenuhan SPM masih tetap terjaga, dan untuk tahun depan juga direncanakan tetap pada jumlah yang dibutuhkan. Meskipun anggaran mengalami koreksi cukup dalam, kami tetap mengoptimalkan pembiayaan SPM agar dapat dipenuhi sesuai standar yang ditetapkan,” pungkasnya. (Prb/ty)