Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) kembali menunjukkan komitmennya dalam membina dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor konstruksi. Hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Tahun 2025 Tahap I, yang dilaksanakan secara serentak di lima kabupaten/kota, yakni Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Berau.

Dengan mengangkat tema “Tenaga Kerja Konstruksi Ahli Menuju Kompeten, Unggul, Berdaya Saing dan Produktif, kegiatan yang berlangsung mulai tanggal 30 Juni hingga 4 Juli 2025 ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Kaltim di Gedung Olah Bebaya, Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin (30/6/2025).

Kepala Dinas PUPR dan Pera Provinsi Kaltim, Fitra Firnanda, menyampaikan bahwa pelatihan dan sertifikasi ini mengusung semangat untuk mencetak tenaga kerja konstruksi lokal yang kompeten, unggul, produktif, dan memiliki daya saing di tengah persaingan global.

“Kegiatan ini melibatkan sebanyak 827 peserta yang terdiri dari lulusan baru (fresh graduate), tenaga ahli konstruksi, asesor, dan instruktur kompeten. Mereka mengikuti pelatihan secara daring dan tatap muka yang kemudian dilanjutkan dengan uji sertifikasi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah diakui secara nasional,” jelas Nanda.

Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan amanat Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2023, tetapi juga bagian dari tindak lanjut atas penghargaan nasional yang diterima Pemprov Kaltim sebagai OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi terbaik tahun 2024 dari Kementerian PUPR. Penghargaan ini bukan hanya simbol, melainkan motivasi untuk terus mengembangkan kompetensi SDM di sektor konstruksi secara berkelanjutan.

“Data dari BPS menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di sektor konstruksi Kaltim hingga tahun 2024 mencapai lebih dari 147 ribu orang, namun masih terdapat kesenjangan signifikan di mana sekitar 17 persen di antaranya belum tersertifikasi. Pelatihan dan sertifikasi ini diharapkan mampu menjadi langkah nyata dalam menjembatani kesenjangan tersebut,” harapnya.

Tak hanya itu, lanjutnya kegiatan ini juga menjadi ajang kolaborasi lintas sektor. Berbagai lembaga pemerintah pusat, perguruan tinggi, asosiasi profesi, serta LSP dari berbagai bidang turut ambil bagian. Para narasumber pun berasal dari institusi terkemuka seperti BPSDM Kementerian PUPR, Persatuan Insinyur Indonesia, IALKI, PAKKI dan berbagai asosiasi profesional dari Kalimantan Timur.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam format hybrid, dengan kombinasi pembelajaran daring dan tatap muka. Sementara itu, proses sertifikasi dilakukan secara langsung untuk menjamin akurasi penilaian kompetensi. Ratusan peserta dari berbagai kalangan seperti kontraktor, konsultan, instansi pemerintah dan perguruan tinggi bidang teknik, terlihat antusias mengikuti setiap tahapan pelatihan.

“Pelatihan dan sertifikasi ini bukan hanya soal pemenuhan regulasi, tetapi juga investasi besar bagi kualitas pembangunan Kalimantan Timur. Tenaga kerja konstruksi yang kompeten akan menjadi pondasi penting dalam mewujudkan infrastruktur yang andal, aman, dan berkelanjutan di Bumi Etam,” imbuhnya. (cht/pt)