Samarinda — Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Pemetaan Daya Dukung Wilayah untuk Identifikasi Dampak Spasial dari Perencanaan dan Pengembangan Ibu Kota Negara (IKN), Selasa (1/7/2025) di Hotel Five Premier, Samarinda.

FGD ini menjadi upaya strategis BRIDA Kaltim dalam memetakan potensi, tantangan, serta risiko lingkungan yang mungkin terjadi akibat pengembangan IKN Nusantara di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Acara ini menghadirkan akademisi, peneliti dan pemangku kepentingan dari berbagai sektor.

Sekretaris BRIDA Kaltim, Charmarijaty menyampaikan bahwa kerja sama lintas sektor sangat penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satu mitra BRIDA adalah Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Kalimantan Selatan, mengingat Kalsel sebagai salah satu daerah yang memiliki kota metropolitan dan wilayah pemasok utama untuk IKN.

"Persoalan pembangunan dan pengembangan potensi unggulan daerah tidak bisa dikelola sendiri. Kami di BRIDA membuka kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Unlam yang juga mendampingi kami dalam riset-riset strategis seperti pemanfaatan ALKI II untuk pengembangan ekonomi," jelas Charmarijaty.

Sementara itu, Ketua Tim Konsorsium Peneliti IKN dari Unlam Kalsel, Rosalina Kumalawati menyampaikan materi penting mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di kawasan calon ibu kota baru.

“Daya dukung adalah kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup makhluk hidup, sementara daya tampung adalah sejauh mana lingkungan bisa menampung limbah dan residu dari aktivitas manusia,” paparnya.

Ia menekankan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim akan memicu peningkatan jumlah penduduk karena perpindahan ASN dan arus migrasi besar-besaran. Hal ini berpotensi memberi tekanan serius pada lingkungan jika tidak diantisipasi dengan kajian ilmiah dan perencanaan spasial yang matang.

“Oleh karena itu, diperlukan penelitian mendalam untuk memahami batas kemampuan lingkungan di kawasan IKN agar pembangunan bisa tetap lestari dan berkelanjutan,” tegasnya.

FGD ini diharapkan menjadi pijakan awal dalam merumuskan rekomendasi ilmiah yang akan mendukung kebijakan pembangunan IKN berbasis daya dukung dan daya tampung wilayah secara holistik. (KRV/pt)